Reses ke I Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, M Jaenudin Serap Aspirasi Warga Desa Cibatu

Sukabumi_ DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V (Lima) dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) V Jabar, Kota dan Kabupaten Sukabumi. Muhammad Jaenudin, S.Ag,.M.H melaksanakan tugas di luar sidang nya dengan melakukan Reses l Tahun 2021-2022.

Acara digelar di Resto King Raos Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Kamis (02/12/2021).

Nampak hadir di acara tersebut Kades Cibatu (Sendy), Tokoh masyarakat setempat, Tokoh ulama juga warga setempat dan juga para pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi.

M.Jaenudin dalam sambutannya mengatakan, seluruh anggota DPRD jabar melaksanakan Reses, dengan maksud selain silaturahmi, juga diwajibkan untuk menyerap aspirasi warga yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Untuk Bapak dan Ibu semua yang hadir, silahkan aspirasi disampaikan kepada saya. Baik di bidang pembangunan, mulai Infrastruktur, RTLH, bidang kesehatan atau apa saja yang bisa saya perjuangkan,” ucap M Jaenudin kepada warga.

Jaenudin menambahkan tentang mekanisme pengajuan usulan, dari mulai kebutuhan infrastruktur, bantuan hibah, juga usulan lainnya yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar.

Ia pun mengatakan agar usulannya dimasukan di Musrenbang dan nantinya oleh eksekutif akan masuk melalui Sistem Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Nantinya pihak legislatif akan mendorong semua usulan melalui hasil Reses, agar masuk di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Jabar di tahun selanjutnya,” ungkapnya.

“Insya Allah semua usulan dan masukan aspirasi hari ini akan saya catat dan akan saya perjuangkan pada rapat di Gedung DPRD Jawa Barat nantinya,” tambahnya.

Sumber : jelajahhukum.com

Read more »

Megawati Beri Penghormatan Terakhir untuk 53 Prajurit KRI Nanggala 402

 

Karangan bunga Merah Putih Presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri saat Upacara Mapekelem dan Tabur Bunga di Buleleng

Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri memberikan penghormatan terakhir kepada 53 Prajurit TNI Angkatan Laut (AL) KRI Nanggala 402 yang ditemukan tenggelam di perairan Bali utara pada, Minggu (25/4/2021).

Meski tidak hadir langsung dalam Upacara Mapekelem dan Tabur Bunga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali di Dermaga Labuan Lalang, Sumberklampok, Buleleng, Kamis 29 April 2021, namun Megawati menitipkan pesan dan doa dalam karangan bunga.

Secara khusus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendesain sendiri karangan bunga berkonsep merah putih yang didedikasikan sebagai wujud kecintaan dan rasa hormat kepada prajurit KRI Nanggala 402.

"Saking sayangnya, hormatnya, dan saking cinta kepada prajurit TNI AL, beliau Ibu Megawati Soekarnoputri membuat desain karangan bunga yang besar ini dengan konsep Merah Putih, bahan dari bunga mawar lengkap dengan moto: Untuk Indonesia Raya, Wira Ananta Rudhiro, Tabah Sampai Akhir," ujar Gubernur Wayan Koster.

Dalam karangan bunga tersebut diisi nama-nama 53 orang prajurit sebagai penghormatan kepada ke-53 prajurit yang gugur.

Menurut Koster, Megawati juga meminta di sebelah kanan karangan bunga ada Bendera Merah Putih setengah tiang yang sedang berkibar.

"Jadi, Ibu Megawati detil sekali memberikan arahan kepada Saya, agar betul-betul dilaksanakan dengan baik, itulah tanda rasa sayang, kecintaan dan penghormatan beliau kepada 53 prajurit yang telah gugur," sambung Koster.

Gubernur Koster yang juga menjabat ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali menjelaskan dalam kehidupan beragama masyarakat Bali, sebagai implementasi dari ajaran Sad Kertih, Upacara Mapekelem mempunyai makna untuk memohon kehadapan Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi Dewa Baruna sebagai penjaga samudera, agar semoga kehidupan di laut berfungsi untuk kehidupan ini berjalan dengan baik.. 

Upacara Mapekelem dan Tabur Bunga yang bernuansa nasionalisme dan penuh dengan nilai kebhinekaaan ini dipuput langsung oleh Ida Pandita Dukuh Tri Budha Nata Giri Nandha serta Tokoh Umat Beragama dari FKUB Provinsi Bali.

Acara dihadiri Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar Bali, Lantamal V Kolonel Laut (P) I Komang Teguh Ardana, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan dr. Nyoman Sutjidra, Bupati Jembrana, Nengah Tamba, Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, dan Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, serta perwakilan keluarga Alm. Kapten Laut I Gede Kartika, Wayan Darmanta.

Sumber : pdiperjuangan.id

Read more »

TB Hasanuddin: Komando Pengendalian Penumpasan Teroris Papua Harus Jelas

 

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendukung keputusan pemerintah yang mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris. Namun, pasukan yang dilibatkan untuk memberantas teroris harus terstruktur dan terkendali dengan baik.

"Saya mengingatkan agar pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua harus benar-benar terstruktur dan terkendali dengan baik," ucap TB Hasanuddin di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Menurut Hasanuddin, langkah itu tepat karena teroris di Papua sudah memiliki organisasi yang cukup kuat, terstruktur dan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Karena itu Hasanuddin menilai, pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan organisasi teroris tersebut juga harus terstruktur dengan baik.

"Komando Pengendalian (Kodal) penumpasan teroris di Papua harus jelas, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Sistem koordinasinya seperti apa dan yang terpenting targetnya pun harus terukur dengan baik dengan tetap memperhatikan HAM," jelas Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, untuk menunjang keberhasilan penumpasan teroris di Papua, Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mendesak agar setelah status KKB di Papua menjadi teroris, maka harus mendapat penanganan yang lebih komprehensif.

Hasanuddin mencontohkan ketika statusnya diturunkan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi KKB, ternyata tidak mendapat tindakan yang efektif.

"Namun setelah dinyatakan sebagai KKB, korban dari TNI/Polri justru lebih banyak. Bahkan terbukti justru dalam status KKB, senjata OPM semakin banyak, pengikutnya semakin bertambah," ungkap Hasanuddin.

Selanjutnya, Hasanuddin mengingatkan agar kejadian yang sudah terjadi jangan sampai terulang kembali khususnya setelah KKB dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Sumber : pdiperjuangan.id

Read more »

Presiden Silaturahmi dengan Keluarga Patriot KRI Nanggala 402

 

Putra-putri para awak kapal pun akan mendapatkan perhatian khusus dari negara agar bisa mengenyam pendidikan hingga kuliah di perguruan tinggi.

Presiden Joko Widodo mengawali agenda kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur dengan bersilaturahmi bersama para perwakilan keluarga awak KRI Nanggala 402 di Hanggar Lanudal Juanda, Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis, 29 April 2021. Dalam sambutannya, Presiden kembali menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya para patriot bangsa tersebut.

“Pertama-tama atas nama negara, pemerintah, rakyat saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya para patriot KRI Nanggala 402. Semoga arwah beliau-beliau diterima di sisi-Nya, diberikan tempat yang terbaik, diampuni dosa-dosanya,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga menyebut bahwa pemerintah memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada para awak KRI Nanggala 402 yang gugur atas pengorbanan mereka kepada negara. Selain itu, putra-putri para awak kapal pun akan mendapatkan perhatian khusus dari negara agar bisa mengenyam pendidikan hingga kuliah di perguruan tinggi.

“Untuk putra-putri dari ibu-ibu sekalian nanti akan diatur oleh negara agar bisa sampai kuliah di perguruan tinggi. Tadi saya sampaikan kepada Panglima dan KSAL agar pengaturan dan manajemen mekanismenya semuanya diatur agar rapi,” lanjutnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan membangunkan rumah bagi para keluarga korban KRI Nanggala 402. Adapun untuk lokasi rumahnya, Presiden memberikan kebebasan kepada para keluarga korban untuk menentukan.

“Nanti ibu-ibu sekalian akan juga dibangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti ibu-ibu semuanya. Terserah bisa di Gresik, di Sidoarjo, atau di tempat lain. Mekanisme ini nanti tolong Pak KSAL dan Panglima bisa mengaturnya sesegera mungkin sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan,” tandasnya.

Seperti diketahui, 53 awak gugur saat bertugas di kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak (submissed) di perairan utara Pulau Bali pada Rabu, 21 April 2021, dan kemudian dinyatakan tenggelam (subsunk) pada Sabtu, 24 April 2021.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, selain kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, para prajurit KRI Nanggala 402 juga diberikan tanda kehormatan Jalasena Nararya. Menurutnya, hal tersebut menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi para prajurit yang telah mengabdikan diri untuk menjaga kedaulatan negara di laut.

“Kami yakin dengan kehadiran Bapak Presiden, Ketua DPR RI, dan seluruh pejabat negara ini dapat memberikan perhatian dan penyemangat atau dukungan moril kepada keluarga prajurit yang saat ini berada di hadapan Bapak semuanya,” kata KSAL.

Sumber : pdiperjuangan.id

Read more »

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Tegaskan Pembayaran THR Tepat Waktu dan Tidak Dicicil

 

Sumber Foto : sekretariatdprd.sukabumikab.go.id

Isu pembayaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2021/ 1442 Hijriah dibayar secara bertahap (Dicicil) masih bergulir.

Skema pembayaran THR secara dicicil masih menjadi perdebatan, meski Menteri Ketenagakerjaan telah mamastikan Pengusaha tidak diizinkan membayar THR secara dicicil seperti tahun 2020 lalu dan Perusahaan wajib membayar THR tepat waktu kepada para pekerja.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 tentang kewajiban Pengusaha membayar THR keagamaan tahun 2021 secara penuh tanpa dicicil.

Meski demikian, di Kabupaten Sukabumi masih ada potensi kasus pembayaran THR yang tidak tepat waktu hingga skema pembayaran uang tunjangan hari raya secara dicicil, dan hal ini dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan buruh di Sukabumi.

Menanggapi permasalahan tidak tepat waktu pembayaran THR yang kerap terjadi setiap tahunnya di Sukabumi, serta potensi pembayaran THR yang dicicil, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudi Suryadikrama angkat suara.

"Saya rasa ga bisa itu, artinya masyarakat menggunakan (uang THR) juga tidak bertahap, digunakan langsung, dan kebutuhan mendesak saat Lebaran maka THR wajib diberikan tepat waktu," ungkap Yudi Suryadikrama, Sabtu (24/4).

Disejumlah kasus khususnya pada perusahaan kecil, meski Pemerintah Pusat hingga Pemkab Sukabumi telah mengeluarkan regulasi tentang batas maksimal pembayaran uang THR, namun kasus pembayaran uang tunjangan yang ngaret masih kerap ditemukan.

Terlebih dengan situasi pandemi yang sejak Lebaran Idul Fitri lalu yang masih belum berakhir, Yudi menegaskan, seluruh Pihak untuk saling memahami  namun dengan tradisi, adat dan kebiasaan saat Lebaran, maka pembayaran THR diharapkan tepat waktu sesuai regulasi yang dikeluarkan Pemerintah.

"Ditengah pandemi memang Kita maklumi juga dari sisi kondisi Perusahaan, tapi dengan hajat banyak orang ini jangan menambah masalah lain dan derita masyarakat.

"Kalau bisa pembayaran THR langsung tepat waktu dan tanpa dicicil. Fraksi PDI Perjuangan memohon khususnya di Kabupaten Sukabumi pembayaran THR tidak dibayar secara bertahap," tandasnya.

Sumber : tatarsukabumi.id

Read more »